PANDUAN UMUM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) MENGGUNAKAN VIRTUAL OFFICE

PANDUAN UMUM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) MENGGUNAKAN VIRTUAL OFFICE

Dalam beberapa tahun ini perkembangan penggunaan virtual office cukup meningkat secara signifikan di Indonesia khususnya di wilayah Jakarta, dimana salah satu pertimbangan adanya peningkatan tersebut karena adanya kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam usahanya meningkatkan jumlah pengusaha serta diterbitkannya beberapa kebijakan/peraturan yang mempermudah dan memangkas proses perizinan di Indonesia.

Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia adalah badan hukum yang paling banyak di gunakan oleh para pengguna virtual office dalam memulai usahanya menggunakan virtual office.

Berdasarkan pengalaman kami dalam praktik di lapangan, berikut adalah beberapa hal-hal umum yang perlu diketahui dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan alamat virtual office:


Penyusunan Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) di atur berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Mengacu pada UUPT tersebut, dalam pendirian perseroan terbatas, calon pendiri wajib menyiapkan nama perusahaan sekurang-kurangnya 3 suku kata dalam Bahasa Indonesia (dalam hal seluruh modal perseroan terbatas dalam modal dalam negeri) setelahnya nama tersebut akan di lakukan pengecakan oleh Notaris untuk mengetahui apakah nama tersebut dapat digunakan atau telah digunakan oleh pihak lain di Indonesia. Dalam hal nama tersebut telah digunakan oleh pihak lain, maka perlu di ajukan nama lain untuk dapat kembali di lakukan pengecakan. Adapun, pada praktiknya calon pendiri akan mengajukan 3 opsi / pilihan nama perusahaan terbatas untuk dapat di lakukan pengecekan.

Selanjutnya, secara umum calon pendiri juga perlu mempertimbangkan mengenai besarnya modal dasar maupun modal disetor/ditempatkan pada perseroan terbatas, perlu dipahami bahwa di Indonesia mempunyai beberapa tingkatan kelas perseroan terbatas, yaitu: (i) mikro; (ii) kecil; (iii) menengah; dan (iv) besar. Penentuan tingkatan kelas perseroan terbatas tersebut salah satunya di dasarkan pada penentuan modal dasar/ditempatkan para calon pemegang saham pada saat pertama kali perseroan terbatas akan di dirikan. Selain itu, salah satu yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan susunan permodalan perseroan terbatas yaitu kegiatan usaha yang akan dilakukan, dimana dalam kegiatan usaha tertentu di atur secara khusus mengenai permodalan suatu perseroan terbatas dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut. Tidak tepatnya dalam menentukan susunan permodalan salah satunya dapat berdampak pada tidak memperoleh izin kegiatan usaha kedepannya.

Lebih lanjut, calon pendiri juga wajib menentukan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh perseroan terbatas berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku di Indonesia. Penentuan kegiatan usaha ini perlu dilakukan secara cermat dan akurat karena hal ini akan terkait dengan proses perizinan yang akan di lakukan setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham. Perlu di catat bahwa untuk kegiatan usaha tertentu, membatasi perseroan terbatas untuk mencantumkan dan melakukan kegiatan usaha lain selain dari pada suatu kegiatan usaha tersebut. Untuk referensi awal, calon pendiri dapat memahami Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia berdasarkan referensi berikut: https://www.prioffice.com/Blog/KBLI.htm

Hal-hal umum lainnya yang perlu di persiapkan oleh calon pendiri perseroan terbatas adalah penentuan persentase kepemilikan saham, susunan direksi dan komisaris, tugas dan wewenang direksi dan komisaris, persetujuan-persetujuan yang perlu diperoleh oleh pengurus dalam melakukan corporate action, pembagian deviden, peralihan saham, dan lain-lain.

Dalam hal ketentuan di atas telah di sampaikan oleh calon pendiri, tahap selanjutnya adalah penandatanganan minuta akta pendirian oleh para pengurus maupun pemegang saham dan setelahnya akta pendirian tersebut akan diajukan untuk memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.


Nomor Izin Wajib Pajak (NPWP)

Saat ini, Nomor Izin Wajib Pajak (“NPWP”) pada dasarnya sudah dapat diperoleh pada saat pengesahan Menteri Hukum dan HAM di terbitkan dan akan di kirimkan ke alamat yang didaftarkan pada saat penyusunan akta pendirian perseroan terbatas. Namun, saat ini di beberapa daerah tertentu, khususnya di Jakarta, setelah nomor NPWP diperoleh pada saat diterbitkan surat keputusan pengesahan akta pendirian oleh Menteri Hukum dan HAM, perusahaan tetap harus mengajukan secara fisik dengan melampirkan syarat-syarat pengajuan NPWP ke kantor pelayanan pajak (“KPP”) setempat. Setelahnya, KPP setempat akan melakukan pengecekan dan mengirimkan fisik NPWP ke alamat virtual office.

Perlu diperhatikan bahwa pada saat NPWP di ajukan pada KPP setempat, para pengurus wajib untuk memastikan bahwa seluruh pengurus tidak mempunyai catatan pajak, baik tunggakan pajak maupun belum terpenuhinya pelaporan SPT pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal terdapat catatan pajak, maka para pengurus wajib memperbaiki terlebih dahulu sebelum NPWP fisik dapat diperoleh atau efektif berlaku.


Nomor Izin Berusaha (NIB)

Saat ini prosedur dan syarat pengajuan perizinan usaha akan mengacu pada aturan-aturan terbaru khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP tentang OSS”). Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Dalam PP tentang OSS, terdapat 20 sektor usaha yang perizinannya dapat diajukan melalui sistem OSS, diantaranya adalah (i) sektor perdagangan; (ii) pariwisata; (iii) perindustrian; (iv) pertanian; (v) komunikasi; (vi) informatika, perhubungan; dan (vii) sektor pendidikan dan kebudayaan. Adapun, terdapat beberapa sektor usaha yaitu antara lain sektor pertambangan dan keuangan yang tidak dapat di lakukan pengurusan melalui sistem OSS, dimana pengurusan atas kedua sektor tersebut masih mengacu pada ketentuan kementerian terkait.

Nomor Izin Berusaha atau lebih dikenal dengan NIB merupakan identitas badan usaha yang diajukan dan diterbitkan melalui sistem OSS. NIB wajib dimiliki oleh setiap badan usaha dan berlaku selama badan usaha menjalankan kegiatan usahanya. NIB juga merupakan izin pengganti Tanda Daftar Perusahaan dan juga izin impor serta izin kepabeanan. Adapun, sebagaimana di jelaskan di atas, informasi dan/atau data yang di ajukan pada saat penyusunan akta pendirian di awal, nantinya akan tercantum di dalam data dan informasi di NIB. Selain data-data umum perusahaan yaitu nama, alamat, email dan nomor telefon perusahaan, perlu dipastikan bahwa kegiatan usaha perusahaan telah di proses sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Kami sarankan dalam hal ini untuk mencantumkan kegiatan usaha yang benar-benar dan nyata atau masih terkait dengan kegiatan usaha yang di jalankan oleh perusahaan di dalam NIB perusahaan. Apabila perusahaan mencantumkan kegiatan usaha yang tidak dijalankan oleh perusahaan tersebut, maka nantinya dalam hal terdapat pengurangan kegiatan usaha dalam NIB, perusahaan perlu melakukan pengurusan di BKPM, sehingga membutuhkan proses kembali untuk proses pengurangan kegiatan usaha tersebut.


Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional

Izin Usaha diterbitkan oleh OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah perusahaan memperoleh NIB. Izin Usaha diperlukan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia serta memiliki masa berlaku selama perusahaan menjalan kegiatan usahanya.

Pada dasarnya setiap kegiatan usaha mempunyai izin usaha yang berbeda-beda tergantung dari kegiatan usahanya dan tidak semua izin usaha dapat menggunakan virtual office, contohnya kegiatan Usaha Pariwisata dan Transportasi tidak dapat menggunakan virtual office. Lebih lanjut, merujuk pada praktik di lapangan, kegiatan usaha yang paling banyak menggunakan virtual office adalah kegiatan usaha perdagangan dimana izin usaha yang akan di peroleh adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Izin Komersial atau Operasional merupakan izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah perusahaan mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. Namun, tidak seperti Izin Usaha, untuk Izin komersial atau operasional berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait. Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional akan berlaku efektif setelah perusahaan menyelesaikan komitmen dan melakukan pembayaran biaya perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan Izin Usaha Perdagangan atau SIUP dapat berlaku sekaligus sebagai Izin Komersial atau Operasional, sehingga perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak perlu mengurus Izin Komersial atau Operasional.


Domisili Usaha Virtual Office

Sebagaimana di jelaskan pada awal artikel ini, saat ini Pemda Jakarta telah mendukung dan mengizinkan penggunaan alamat virtual office untuk di jadikan alamat domisili usaha. Selain itu, virtual office juga sudah dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan pengajuan surat pengukuhan pengusaha kena pajak (SPPKP), namun perlu di ingat, tidak semua alamat penyedia virtual office dapat digunakan untuk pengajuan PKP, hanya penyedia yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku saja yang dapat alamatnya digunakan untuk pengajuan PKP.

Pri Office selaku penyedia virtual office di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat bisa digunakan untuk pengajuan PKP dan telah berpengalaman membantu ribuan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Apabila Anda masih ragu dalam menyusun skema pendirian PT yang tepat dan akurat maupun menentukan paket virtual office yang benar-benar efektif untuk kegiatan usaha Anda, silahkan hubungi kami pada contact yang tersedia.



Bagi Anda yang mengalami kesulitan dalam mengurus pendirian PT, segera hubungi https://www.prioffice.com untuk informasi lebih lanjut.
Artikel PANDUAN UMUM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) MENGGUNAKAN VIRTUAL OFFICE
Reviews System WIDGET PACK
Other Information Logo Footer
Social Media
Facebook
Instagram
Youtube
Linkedin
© Copyright 2020 Private Office. All Rights Reserved
Powered by IKTLink Mobile